(Elon Carlan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Kuningan.)
7DETIKDOTCOM, KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT, - Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berbasis asrama yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tidak putus sekolah dan bisa memutus rantai kemiskinan.
Perbedaan Sekolah Rakyat vs Dinas Pendidikan/Sekolah Biasa. Aspek Sekolah Rakyat Sekolah di bawah Dinas Pendidikan
Pengelola & Kementerian Dikelola langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Bukan dari dinas pendidikan daerah. Dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
Sasaran Siswa Khusus anak dari keluarga desil 1 dan 2 (miskin & miskin ekstrem) yang terdaftar di DTSEN. Terbuka untuk semua kalangan, tanpa batasan ekonomi.
Biaya 100% GRATIS (seragam, makan, asrama, buku, alat tulis, semuanya ditanggung negara). Umumnya gratis untuk sekolah negeri, tapi kebutuhan lain (seragam, buku, transport) biasanya tanggungan orang tua.
Sistem Belajar Sekolah berasrama (boarding school), belajar sehari penuh, ada pendidikan karakter dan disiplin khusus. Biasanya sistem pulang-pergi, jam belajar sesuai kalender akademik biasa.
Pada beberapa awak media, Elon Carlan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud -red) Kabupaten Kuningan, dirinya menjelaskan, Kamis pagi tadi, (30/04/26.)
"Kurikulumnya, tidak sama persis, tapi tetap mengacu standar nasional. Sekolah Rakyat: Menggunakan, Kurikulum Nasional Plus-Plus. Tetap mempelajari materi formal sama seperti sekolah biasa (sesuai Kurikulum Merdeka). Tapi ditambah dengan: Kurikulum Persiapan (untuk menyesuaikan kesiapan siswa)." Jelas Elon.
Elon juga menambahkan, Selain itu, Kurikulum Asrama (pendidikan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, keterampilan hidup). Lebih fleksibel, bisa masuk kapan saja dan disesuaikan kemampuan masing-masing siswa.
Sekolah Dinas Pendidikan: Menggunakan Kurikulum Merdeka yang standar nasional, terstruktur dan seragam untuk semua sekolah.
Jadi intinya: Sekolah Rakyat itu program khusus dari Kemensos untuk anak kurang mampu, kurikulumnya mirip tapi ada tambahan materi dan pendekatan yang lebih personal ya. Papar Elon.
"Jadi pihak Kemensos serta pihak kita dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun dengan Dinas Pendidikan di daerah, sangat berkerjasama erat, namun ada perbedaannya, walau ada kerjasama yang erat." Tandasnya.
Patut kita ketahui bersama: sangat bekerja sama erat. Baik antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun dengan Dinas Pendidikan di daerah.
Berikut detail kerjasamanya:
1. Kerjasama Antara Kementerian
- Kementerian Sosial: Bertanggung jawabsebagai pengelola utama program, mengurus asrama, fasilitas, biaya hidup siswa, dan administrasi umum.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Bertugas menyusun kurikulum, menyediakan dan merekrut guru, serta memastikan standar pendidikan sesuai dengan aturan nasional.
- Jadi kurikulumnya disiapkan oleh Kemendikdasmen, lalu dilaksanakan di Sekolah Rakyat yang dikelola Kemensos.
2. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Daerah
- Di tingkat daerah, Dinas Pendidikan juga terlibat aktif membantu pelaksanaan, seperti memfasilitasi izin operasional, memantau kualitas belajar, dan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah lain di wilayah tersebut.
- Bahkan data siswa juga diintegrasikan antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kemensos dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari dinas pendidikan.
3. Soal Kurikulum
- Sama standarnya: Kurikulum Sekolah Rakyat tetap mengacu pada standar nasional yang dibuat oleh Kemendikdasmen, jadi materi pelajarannya setara dengan sekolah biasa.
- Ada tambahan: Hanya saja ditambah dengan materi pendidikan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan hidup karena sistemnya berasrama.
Mereka saling melengkapi: Kemensos urus kesejahteraan dan asrama, Kemendikdasmen & Dinas Pendidikan urus kualitas belajar dan gurunya.
(Jn/Rt/Redaksi.)