( Foto Illustrasi Daroli Berbagai Media dan Jaksa Pedia."
7DETIKDOTCOM, NASIONAL LITERASI, INDONESIA, - Penyelewengan anggaran dana yang di gelontorkan oleh Pemerintahan Pusat, yang berasal dari Dana APBN Negara Republik Indonesia, yang diperuntukan menjalankan lagi roda petekonomian, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pembangunan dan lain sebagainya, semakin terus menjadi sorotan publik.Jum'at ( 06/02/26.)
Pasalnya, ketidak trasnparan dalam soal pembiayaan serta mengurangi lagi kualitas serta hal lainnya, acapkali dilakukan oleh pihak-pihak.oknum yang di dasari oleh rasa keserakahan. Baik pemimpin dari Pemerintahan Desa, Kabupaten maupun Propinsi serta para pemimpin dari instansi Pemerintahan.
Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-red) Sering lakukan Oeprasi Tangkap Tangan ( OTT - red.) baik pada oknum Kepala Desa, Pejabat yang ada di Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, sudah bukan rahasia umum lagi.
Salah satu contohnya adalah, Di tengah upaya pembangunan daerah, setiap proyek seharusnya menjadi jalan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun ketika pengelolaannya menyimpang, proyek yang seharusnya memberi manfaat justru berubah menjadi perkara hukum. Itulah yang kini terjadi di Nias.
Seorang oknum pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial JPZ ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan cukup bukti dalam proses penyidikan yang telah berjalan sebelumnya.
Perkara ini masih terus didalami untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kejaksaan menegaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum, sekaligus memastikan setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara trasnparan.
Dan juga yang baru saja terjadi beberapa hari lalu, "Mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apa pun barang serupiah pun demi Allah nggak ada," kata Fadia kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu siang, 4 Maret 2026.
Saat ditanya urusannya bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Fadia mengaku hendak menyampaikan permohonan ketidakhadirannya pada acara Makan Bergizi Gratis alias MBG.
"Nggak membahas, izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu," ungkap Fadia.
Sementara itu terkait perusahaan yang ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.
"Nggak, saya nggak ikut, itu bukan punya saya, saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya," pungkas Fadia.
( Redaksi.)