( Tuti Indriani, Wakil Bupati Kuningan, di sela-sela, dirinya usai hadiri kegiatan karantina mojang-jajaka Kuningan.)
7DETIKDOTCOM, KABUPATEN KUNINGAN, JABAR, - UMK (Upah Minimum Kabupaten) Kuningan tahun 2025 adalah sebesar Rp2.209.519,29. Angka ini merupakan hasil kenaikan sebesar 6,5% dari UMK tahun 2024 yang sebesar Rp2.074.666. Penetapan UMK ini disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024. UMK 2025: Rp2.209.519,29, Kenaikan: 6,5% (dibandingkan UMK 2024), UMK 2024: Rp2.074.666.
Dan perlu di ketahui, Kab Kuningan, adalah nomor 2, yang UMK-nya terkecil/terendah di Propinsi Jawa - Barat. Ironisnya, hal ini masih saja, banyak di temui di Kuningan, perusahan-perusahaan yang memperkerjakan karyawannya, di bawah UMK, bahkan sangat di bawah UMK.
Bukan hanya masalah UMK, di Kuningan, justru berkembang pesat, para pekerja yang ingin berkerja di salah satu perusahaan, harus masuk ke dalam sistem, Outsourcing, atau alih daya, adalah praktik bisnis di mana perusahaan mengontrak pihak ketiga (perusahaan lain) untuk mengerjakan sebagian atau seluruh kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memungkinkan perusahaan fokus pada kegiatan utama bisnisnya.
Bahkan outsourcing itu sangat membuat untung perusahaan yang mengerjakan karyawannya, dan karyawan yang berkerja di perusahaan tersebut, sangat merugikan karyawan yang di perkerjakannya.
Terkait persoalan tersebut, yang membuat banyak pertanyaan dari banyak kalangan, dan pihak-pihak terkait, yang menangani permasalahan ini, seperti menutup, mata, telinga, mulut, bahkan seperti di biarkan.
Tuti Indriani S.H, Wakil Bupati Kuningan, Di sela-sela kegiatannya usai menghadiri pembukaan masa karantina mojang jajaka kuningan, saat di tanyai 7detikdotcom dan beberapa awak media terkait hal ini, dirinya menjawab.
"Itu tergantung kepada perusahaan juga ya pak mungkin mereka juga kan harus menyelesaikan dengan apa yang dari tingkat apa untuk tingkat-tingkat mereka dalam seperti penjualan dan sebagainya mungkin dengan mereka lebih baik. Walaupun buat kami semua itu membuat miris, dan kami dari pihak pemerintahan sudah menegaskan, namun cukup berat ketika para SDM ini, hanya sebagai outsourcing." Ungkap Tuti, yang juga dikenal oleh seluruh masyarakat Kuningan, pribadinya cukup ramah, murah senyum, serta santun, seperti Kakak kandungnya, almarhum H. Acep Purnama, yang juga mantan bupati kuningan, 2 periode tersebut. Kemarin Rabu, ( 15/10/25.).
Seharusnya pihak investor atau perusahaan yang ada di Kuningan, seperti kata pepatah, di mana bumi di pijak, di situlah langit di junjung. Namun orang penting, pemimpin yang tidak miring keadilan, dan para muatannya juga para tukang semirnya, di mana perut aman, persoalan itu pun hilang.
Bukan hanya miris kasus outsourcing saja, di Kuningan juga masih banyak tragedi menyedihkan soal gaji karyawan tidak sesuai UMK, tidak sesuai aturan, bahkan di melawan aturan yang sudah di terapkan oleh pihak Pemprop Jabar juga Pemkab Kuningan.
"Soal gaji, yang masih banyak tidak sesuai aturan UMK, yang sudah diterapkan oleh Pemprop Jabar, serta Pemkab Kuningan. Kalau kami maunya kan sudah ditetapkan semua dengan salary/gaji yang sesuai UMK, dan juga seharusnya formulanya, sesuai tingkatan yang memang seharusnya dikurangi dari waktu kerja dan lain sebagainya mungkin itu perusahaan. Dan sebenarnya memang sangat miris, namun yaitu, masih banyak yang melanggar aturan." Tandasnya, menutup pembicaraannya, seperti tidak ada keberanian dari raut wajah Wabup, untuk mengatakan jauh adanya persoalan tersebut, karena memang bukan kebijakannya, untuk berikan solusi.
Terpisah, pria yang akrab di sapa Wildar, yang juga aktif di kegiatan sosial, serta Sekretaris Forum Pemuda-Pemudi Lokal Kuningan, saat di minta komentarnya terkait 2 hal tersebut, dia menuturkan.
"Menurut saya, ini hanya menurut saya aja ya, orang-orang penting, yang penuh dengan muatan kepentingan di Kuningan ini, mana mau tau soal outsourcing dan soal gaji yang tidak sesuai UMK yang sudah di atur oleh pihak Jabar dan pemkab kuningan, yang mereka tau, duit, keuntungan, sensasi, pencitraan, dan jabatan aman hanya itu, tidak lebih." Jelasnya, sambil tersenyum.
Selain itu pula, adanya permasalahan 2 hal tersebut, jika ada yang kritis dalam persoalan tersebut diantara mereka, otomatis ruang geraknya akan di persempit, karena dianggap berbahaya, untuk urusan dapur, serta kesenangan mereka. Masih kata Wildar, menambahkan.
"Wabup Tuti, manalah berani untuk ambil sikap tegas, yang ada malah nanti di karantina, dikurangi ruang gerak, bahkan malah bisa jadi semua tugasnya bakal di aerahkan ke Staff Ahli Bupati, sama Pabup Dian, tau sendiri, para pembisiknya Pabup, serta para tukang semirnya, dan muatannya ga akan tinggal diam, karena bisa membahayakan perut mereka. Jangan cuma bisa perbaikan jalan, juga rutilahu aja, dan kerjasama-kerjasama dengan banyak pihak pengusaha, perusahaan juga investor aja, namun kedua masalah tersebut di abaikan, bahkan seperti tidak berani ambil sikap tegas untuk menindaknya dan lakukan sidak. Sebab ini, kepentingan ribuan orang, bahkan lebih dari ribuan orang masyarakat Kuningan yang di pimpinnya, pemimpin itu harus tegas, bukan di pertegas." Tandasnya ketus, menutup obrolannya.
( Ry/Jhn.)