( Program revitalisasi satuan pendidikan yang menjadi prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan kemajuan nyata. Dari total target 13.834 sekolah, sudah tercatat 11.179 sekolah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kemendikdasmen, meliputi 1.260 PAUD, 3.903 SD, 3.974 SMP, dan 2.042 SMA.)
7DETIKDOTCOM, KABUPATEN KUNINGAN, JABAR, - Revitalisasi sekolah dilaksanakan melalui skema swakelola, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Program revitalisasi satuan pendidikan yang menjadi prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan kemajuan nyata. Dari total target 13.834 sekolah, sudah tercatat 11.179 sekolah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kemendikdasmen, meliputi 1.260 PAUD, 3.903 SD, 3.974 SMP, dan 2.042 SMA.
Berdasarkan data yang kami himpun, diperkirakan akhir September ada 12 sekolah yang rampung. Oktober nanti kami optimistis lebih dari 800 sekolah selesai pembangunan fisik, dan akhir tahun seluruh target bisa terpenuhi.
Hingga 8 September 2025, Ditjen PAUD Dikdasmen telah menyalurkan dana tahap I sebesar 70 persen dari pagu bantuan ke 9.595 sekolah. Adapun tahap II sebesar 30 persen akan dicairkan setelah progres.
Namun hal ini akan menjadi hal yang sangat ironis, bahkan sangat pecundang bilamana masih saja ada ditemui pihak oknum yang sengaja bermain masalah harga, dan hal lannya untuk meraup keuntungan bisnis kotornya, yang seakan-akan dilegalkan oleh pihak oknum dari Disdikbud Kuningan. Dan saat di konfirmasi pada beberapa waktu lalu ke Uu. Kusmana, yang saat ini menjabat sebagai Kadisdikbud, sangat kaget, mendengar perihal adanya oknum Konsultan, dalam soal adanya penarikan dana beberapa persen dari total pagu project revitalisasi SD.
"Salah satu contoh, yang mendapat atau menerima revitalisasi Sekolah Dasar yang ada di Cisanatana, kurang lebih sebesar 2 miliar rupiah, disitu ada hal-hal yang menjadi project berjama'ah, baik dari masalah pengadaan barang, pihak dari oknum kepala sekolah dan oknum staff dinas, konsultannya dengan oknum pengusahanya. Jika di suruh buka data, ayo kita buka-bukaan, namun satu hal yang mesti di ingat, ini akan melebar kemana-mana, bahkan saya ingatkan, anda para oknum, akan menjadi sapi perahan, bahkan atm berjalan bagi para oknum aparat hukum, dan oknum yang mengaku menangani masalah unsur kontrol sosial lainnya." Kata Dulhadi, warga masyarakat Kuningan, saat di temui di konser band kotak, Sabtu sore kemarin ( 11/10/25.)
Sedikit banyaknya, cobalah hal ini Pak Kdisdikbud Kuningan bertindak tegas, bilamana ada info yang memcuat dan akurat segera di tindak lanjuti, secara benar. Masih kata dia.
"Jika penyimpangan itu, sudah diketahui, Pak Kadis, tindak dong, katanya suatu hari nanti mau mengabdi sebagai seorang Sekretaris Daerah, jadi jangan malah di biarkan, khususnya juga itu untuk Bidang yang menangani masalah PKBM, Kelompok Bermain, dan PAUD, banyak hal dan peristiwa di situ, nanti estafet, sedkitnya akan saya buka data soal adanya unsur oknum yang markir pikirannya di tengah jalan." Tandasnya, sambil sedikit tertawa.
( johan/Ry )